Jakarta - RUU Pemilu yang sedang digodok DPR mengatur sanksi bagi partai politik yang menerima imbalan apa pun dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Parpol melanggar akan dikenai denda 10...

tirto.id - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk 34 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada 2020) dalam tiga panel di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (28/1/2021). Panel 1 dipimpin...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PPP DPR RI tetap menginginkan pilkada serentak nasional digelar pada 2024. Hal itu sesuai aturan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. "Ketentuan pilkada serentak nasional pada tahun 2024...

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berikutnya akan berpengaruh pada bursa calon presiden atau Capres 2024. Khususnya menyangkut peluang para kepala daerah yang selama ini...

Jakarta - Draf RUU Pemilu akan mengatur jadwal pilkada 2022. Politikus PPP Nurhayati Monoarfa menilai sebaiknya UU Pemilu tidak perlu diubah serta pilkada tetap digelar pada 2024. "Soal pilkada, kami tetap...

Jakarta - DPR tengah menggodok revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). Draf RUU Pemilu yang saat ini sudah diserahkan ke Badan Legislasi DPR mengatur jadwal Pilkada 2022. Pasal mengenai jadwal Pilkada...

Jakarta - RUU Pemilu yang merupakan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tengah digodok DPR. Dalam draf RUU Pemilu ada pasal yang mengatur kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5%. Dalam draf...

Jakarta - Draf RUU Pemilu melarang eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ikut pilpres, pileg, hingga pilkada. Eks HTI kini setara PKI. Aturan soal peserta pemilu ini tertuang dalam Draf RUU...

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sebelum 30 Januari 2021. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal...

Jakarta - Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, kapok memakai data kementeriannya dan memilih data KPU untuk vaksinasi. Pengakuan Menkes ini diapresiasi oleh Mendagri, Tito Karnavian. "Pak Menkes saya memberikan hormat...