Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pencapaian 30% keterwakilan perempuan di parlemen pada 2024 harus terus digaungkan. Untuk itu, Rerie sapaan akrab Lestari mendorong peningkatan peran perempuan di bidang politik.
Ia mengatakan upaya mendorong kompetensi perempuan dan konsolidasi internal partai politik untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik harus konsisten dilakukan.
“Upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen melalui kebijakan afirmasi lewat revisi undang-undang pemilu tahun ini peluangnya relatif kecil, konsistensi dalam meningkatkan kapasitas politik setiap perempuan harus terus ditingkatkan,” ujarRerie dalam keterangan tertulis, Minggu (28/2/2021).
Hal itu disampaikan Rerie saat menjadi pembicara kunci dalam Rapat Kerja Nasional II Kaukus Perempuan Politik Indonesia bertema Soliditas Organisasi dan Kolaborasi Optimal Kunci Penerapan 30% Keterwakilan Perempuan di Parlemen pada 2024, hari ini.
Baca : Komisi II DPR Buka Opsi Revisi UU Pemilu Tanpa Revisi UU Pilkada
Jika bicara kuantitas, jumlah perempuan di parlemen memang mengalami peningkatan sejak pemilu 1999. Saat ini komposisi perempuan di DPR RI tercatat 20,5%.
Akan tetapi, Rerie menegaskan alangkah lebih baik bila perempuan di parlemen sudah mulai memikirkan tentang kualitas dalam rangka mengambil peran strategis untuk melaksanakan fungsi-fungsi keterwakilan legislasi, anggaran dan pengawasan.
“Bila dukungan kebijakan afirmatif lewat perubahan undang-undang dalam tahun ini terkendala, harus diperkuat berbagai strategi alternatif lewat upaya masif penguatan kapasitas politik perempuan diawali dengan penguatan literasi politik yang tidak bias gender,” ungkapnya.
Adapun tujuan pendidikan politik tersebut, lanjut Rerie, ditujukan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peningkatan keterwakilan perempuan di berbagai bidang, termasuk di parlemen.
Baca : Kader Muda Demokrat Usulkan KLB PD, Klaim Punya Hak Suara
“Karena, seringkali kemampuan dan kapasitas perempuan sudah memadai, tetapi karena lingkungannya tidak mendukung, perempuan yang bersangkutan menjadi enggan berpartisipasi,”tuturnya.
Berkaca dari kondisi itu, Rerie menegaskan, perempuan tidak boleh takut mengambil kesempatan berkiprah di bidang politik dan harus mampu membangun basis dukungan. Tidak melulu dari kalangan perempuan tetapi mengedepankan kualitas kepemimpinan yang menembus sekat dan merangkul semua anak bangsa.
Rerie juga mengatakan masih terjadi pemilih perempuan tidak memilih calon pemimpin perempuan sehingga diperlukan konsolidasi, kolaborasi secara menyeluruh agar gerakan perempuan memilih pemimpin perempuan berjalan sesuai dengan harapan.
“Tugas para perempuan politik belum selesai, kita harus memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan soliditas gerakan peningkatan kapasitas politik perempuan dengan mengabaikan sekat-sekat yang ada antar partai politik,” tandasnya.
(ega/ega)