Pilkadanews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan tema kemiskinan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial sebagai fokus utama dalam debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2024.
Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata, mengungkapkan bahwa tema ini sangat relevan, mengingat Jakarta sebagai kota global menghadapi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Wahyu dalam acara peresmian Badan Pemantau Pilkada Nahdlatul Ulama (BPPNU) DKI Jakarta pada Jumat, 18 Oktober 2024, di Kantor PWNU DKI Jakarta.
“Tema debat kedua kali ini adalah soal kemiskinan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Kami melihat visi, misi, dan program kerja dari para pasangan calon gubernur akan berfokus pada bagaimana mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta,” papar dia.
Menurut Wahyu, debat kedua yang dijadwalkan berlangsung pada Ahad, 27 Oktober 2024, pukul 19.00 WIB, di Hotel Ecovention Ancol, akan memberikan kesempatan bagi para calon gubernur untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja mereka dalam mengatasi persoalan kesejahteraan masyarakat.
Debat ini diharapkan mampu menjadi ajang untuk memberikan solusi konkret terhadap isu kemiskinan dan peningkatan ekonomi warga Jakarta.
Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan bahwa terdapat beberapa perubahan teknis dalam pelaksanaan debat kedua ini. Salah satu perubahan signifikan adalah penambahan podium untuk meningkatkan interaksi.
Selain itu, masyarakat akan dilibatkan lebih aktif dalam memberikan masukan, sehingga mereka bisa menyampaikan aspirasi yang relevan dengan kebutuhan mereka.
“Konsep debat kali ini lebih inklusif, kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat juga didengar dalam proses ini,” ujarnya.
Melalui tema yang berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, Wahyu berharap debat kedua ini dapat menjadi media efektif bagi para calon untuk meyakinkan pemilih dengan program-program yang mereka tawarkan.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pilkada, baik dalam memberikan suara maupun mengawal jalannya proses pemilihan. KPU DKI Jakarta sangat mengapresiasi keterlibatan NU dan masyarakat dalam proses pemantauan Pilkada melalui BPPNU.
Menurut Wahyu, keterlibatan aktif ormas dan masyarakat adalah kunci untuk memastikan bahwa Pilkada DKI Jakarta 2024 berjalan secara transparan dan adil. Kehadiran BPPNU dinilai sebagai bentuk partisipasi yang sangat berarti dalam menjaga integritas demokrasi dan menghindari potensi pelanggaran selama proses pemilihan.