Jakarta- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengakui bahwa masih ada instansi pusat dan daerah yang merekrut tenaga honorer kendati sudah dilarang sejak 2005.
Berdasarkan catatan KemenPANRB, mayoritas tenaga honorer memang masih terpusat di instansi pemerintah daerah. Jajaran pemerintah daerah memiliki alasan tersendiri masih merekrut tenaga honorer.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Denni mengemukakan ada beberapa alasan pemda masih ‘doyan’ merekrut tenaga honorer.
“Motif latar belakangnya macem-macem. Ada sanak family, ada Pilkada, ada memang butuh organisasinya, karena itu kita mengimbau diselesaikan,” kata Alex saat berbincang eksklusif dengan CNBC Indonesia.
Selain itu, terungkap bahwa para tenaga honorer kerap dijanjikan sejumlah tawaran menggiurkan. Mulai dari jaminan pekerjaan, hingga dibantu untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
“Motif bergabungnya beda-beda. Yang penting masuk dulu deh. Jangan mikirin gajinya dulu. Kadang janji seperti itu yang merusak tatanan pengelolaan ini,” katanya.
“Orang kaya di PHP. Masuk dulu, nanti kalau ada lowongan PNS kamu ikut tes. Nanti kamu saya kawal. Dulu mereka janji mengawal itu bisa, tapi sekarang enggak bisa karena computerize, terpusat, dan segala macam. Ini persoalan di lapangan yang ditemukan,” tegasnya.