Sebagian besar kekhawatiran persiapan pemilihan umum 2024 akan mengganggu penanganan pandemi Covid-19, menurut survei Litbang Kompas. Survei menunjukkan bahwa 44,4% khawatir persiapan pemilu akan mengganggu penanganan pemilu.
Anggota DPR dari Partai Demokrat Syarief Hasan meyakini persiapan pemilu tidak akan mengganggu penanganan pemerintah terhadap pandemi Covid-19. Syarief menyebut keberhasilan Pilkada 2020. Saat itu, awal pandemi Covid-19 sedang tinggi.
“Bagaimanapun persiapan pilkada harus dilakukan tanpa gangguan. Pengalaman pilkada sebelumnya, saat wabah Covid-19 benar-benar meningkat,” kata Syarief di gedung DPRD Senayan, Jakarta, pada hari Selasa (11 Januari 2022).
Pilkada 2020 menunjukkan pilkada tidak akan mengganggu langkah pemerintah dalam menangani pandemi. “Jadi ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 tidak akan menghambat proses pemilu,” katanya.
Anggota majelis tinggi Demokrat itu menilai pemilu harus menjadi hal utama. Syarief mengatakan proses demokrasi harus terus berjalan.
“Pemilu ini lebih penting. Mengatasi pandemi Covid-19 itu yang utama, tapi yang lebih penting adalah bagaimana proses konstitusional demokrasi berjalan dengan baik,” katanya.
Sebagian besar masyarakat khawatir penanganan wabah dan pemulihan ekonomi tahun 2022 akan terganggu dengan agenda persiapan pemilihan umum 2024, karena tahun 2022 merupakan tahun politik persiapan pemilihan umum 2024.
Hal itu terekam dalam hasil survei Litbang Kompas yang dirilis Senin (10 Januari 2022). Sebanyak 44,4% responden khawatir respon pandemi dan pemulihan ekonomi akan terganggu oleh agenda persiapan pemilu.
Kekhawatiran publik kedua adalah bahwa keamanan dan stabilitas politik semakin rentan terhadap gangguan menjelang pemilihan 2024, menurut 36,1% responden.
Di tempat ketiga ada 16,8% responden yang khawatir bahwa perpecahan sosial (pemilih) akan menjadi lebih kuat sebelum pemilu 2024, dibandingkan dengan 0,3% untuk jawaban lain dan 2,4% untuk tidak tahu.