Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak para pemuda ikut aktif meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Hal ini mengingat berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) mengenai Indeks Demokrasi 2020, tercatat di Indonesia turun dari skor 6,48 di tahun 2019 menjadi 6,3 di tahun 2020.
Bamsoet mengatakan angka tersebut merupakan yang terendah selama 14 tahun terakhir. Bahkan, skor tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-64 dari 167 negara dunia.
“Skor 6,3 merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Bahkan untuk di kawasan Asia Tenggara, indeks demokrasi Indonesia berada di peringkat empat, di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Menunjukan betapa besarnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh berbagai pihak, terutama kalangan pemuda, untuk memajukan demokrasi di Indonesia,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (10/3/2021).
Baca : Menkum HAM: Pemerintah Sepakat RUU Pemilu Ditarik dari Prolegnas 2021
Hal ini ia sampaikan usai menerima Pengurus Pusat Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM) di Jakarta hari ini. Pada kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan soal lima indikator EIU dalam menentukan indeks demokrasi suatu negara. Adapun kelimanya antara lain proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.
Dalam hal ini, Bamsoet mengatakan generasi muda dapat berperan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia melalui lima indikator tersebut.
“Para pemuda sebagai bagian dari tulang punggung demokrasi punya peran besar memastikan kelima indikator demokrasi tadi bisa berjalan dengan baik. Misalnya dengan mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak money politic dalam setiap tahapan Pemilu, hingga menyuarakan pentingnya semangat kebangsaan dibanding penggunaan politik identitas,” jelasnya.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini pun menegaskan para pemuda harus berada dalam satu visi dan misi yang sama untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, jika para pemuda bersama-sama mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka organisasi kepemudaan tidak terpecah belah dan saling bertentangan.
“Organisasi kepemudaan harus menjadi wajah Indonesia yang bersatu dalam bingkai keanekaragaman. Karena esensi utama dari demokrasi bukanlah menghilangkan perbedaan. Tetapi, mengelola keberagaman dalam semangat persatuan dan kesatuan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam kesempatan tersebut turut hadir pengurus IPM, yakni Ketua Umum Hafizh Syafaaturrahman, Sekretaris Jenderal Furqon Ramli, Ketua bidang Hubungan Kerjasama Ruslan Abdul Gani, Sekretaris bidang Organisasi Multazam Ahmad Tawalla dan anggota bidang Organisasi Mulyono.
(prf/ega)