Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menyiapkan dana cadangan untuk kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebesar Rp 38,5 miliar. Pengelolaan Dana Cadangan Pilkada Kuningan ini terbagi dua, yaitu dikelola oleh KPU Kuningan dan Bawaslu Kuningan.
Pengelolaan dana cadangan oleh KPU Kuningan sebesar Rp 30,5 miliar. Sedangkan Bawaslu Kuningan mengelola anggaran Pilkada sejumlah Rp 8 miliar.
Pilkada Kuningan sendiri diperkirakan digelar pada tahun 2023. Akan tetapi itu belum bisa dipastikan, sebab menunggu keputusan dari KPU RI kaitan dengan regulasi kepemiluan atau RUU Pemilu.
“Perda tentang Dana Cadangan Pilkada Kuningan ditetapkan sebesar Rp 30,5 miliar. Dana ini yang dikelola oleh KPU, sebab adapula dana cadangan Pilkada yang dikelola oleh Bawaslu Kuningan,” kata Ketua KPU Kuningan, Asep Z Fauzi saat memberikan keterangan persnya, Minggu (3/1/2021).
Dia menjelaskan, anggaran itu naik dari usulan Pemkab Kuningan saat awal pembahasan Raperda tentang Dana Cadangan Pilkada yakni Rp 30 miliar. Padahal ajuan dari pihak KPU Kuningan sendiri mencapai Rp 80,4 miliar.
“Secara keseluruhan angka yang dipatok oleh Pemkab jauh dari cukup. Sebab berdasarkan pencermatan yang kami lakukan, total kebutuhan anggaran Pilkada Kuningan Rp 80,4 miliar sebagaimana yang kami ajukan di awal,” tandasnya.
Terkait dengan potensi sharing dengan APBD Pemprov Jabar, Ia mengaku, memang bisa terjadi. Jika berkaca pada Pilkada sebelumnya, memang secara jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar bersamaan dengan Pilkada Kuningan.
“Hanya perlu disampaikan, bahwa hingga saat ini kami belum menerima item-item kegiatan yang akan dicover oleh KPU Provinsi. Namun demikian dalam hal pengusulan Dana Cadangan Pilkada Kuningan ini, kami tentu harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya.
Apalagi Ia melihat, jika di tahun 2020 memang terjadi refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Karena itu, pihaknya kembali menghitung item apa saja yang dicover KPU Pemprov Jabar saat Pilkada 2018.
“Setelah disimulasikan, kami menemukan angka bahwa anggaran akan cukup untuk membiayai Pilkada yang akan datang dengan total diperkirakan Rp 37,5 miliar hingga Rp 40 miliar. Tapi dengan catatan, item-item tertentu harus dicover oleh APBD Jabar seperti pada Pilkada 2018,” tutupnya