KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) A Doli Kurnia menilai, pemerintahan Presiden Joko Widodo terbukti sudah mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia.
“Dukungan itu sudah terlihat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019,” kata Doli dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Selasa (25/8/2020).
Selain itu, Doli mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) pertengahan Agustus 2020, sekitar 67 persen merasa puas dengan kerja Presiden Jokowi dalam kurun waktu setahun terakhir.
“Sedangkan yang tidak puas hanya 3,1 persen dan kurang puas di angka 27,4 persen,” jelas Doli.
Baca juga: Ketua DPR Minta Pemerintah Waspada Peningkatan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang
Dengan demikian, menurut Doli, kerja keras Presiden Jokowi dianggap telah memberikan dampak pada kesejahteraan rakyatnya.
Sementara itu, dalam isu keamanan dan pelaksanaan hukum, Doli mengatakan, survei SMRI yang dilakukan pada pertengahan bulan Agustus juga menunjukkan hasil yang positif.
“Terbukti masih terdapat 60 persen masyarakat yang menyatakan keamanan dan pelaksanaan hukum saat ini sangat baik,” jelasnya.
Terlebih lagi, Doli menilai, tidak ada indikasi adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau presiden.
Baca juga: Pemerintah Siap Bahas Revisi UU MK dengan DPR
“Maka, pernyataan dari anggota gerakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) seperti permintaan Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) untuk menggelar sidang istimewa MPR adalah tuntutan politik yang dianggap sudah kebablasan,” imbuhnya.
Tak sampai di situ saja, Doli menambahkan, hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada Presiden Jokowi untuk bisa membawa Indonesia keluar dari krisis juga masih tinggi.
Dalam survei SMRI disebutkan, sebanyak 73 persen masyarakat merasa sangat percaya Presiden Jokowi mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.
” Krisis ekonomi itu tidak akan membawa dampak pada krisis politik karena kepercayaan masyarakat cukup tinggi pada pemerintah,” jelasnya.