Mediaindonesia.com – KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan calon kepala daerah dalam Pilkada 2020 agar tidak terlibat politik transaksional.
Mengingat, tahun politik rawan praktik korupsi. KPK pun kerap mencokok kepala daerah maupun pejabat daerah.
“Korupsi terjadi paling banyak terjadi di tahun politik. Misalnya pada 2014 dan paling tinggi pada 2018,” pungkas Firli dalam acara virtual, Rabu (7/10).
Terhitung sejak 2004, total sebanyak 114 kepala daerah yang ditangkap KPK. Tren penindakan terhadap kepala daerah diketahui meningkat pada masa pilkada.
KPK menangkap 14 kepala daerah pada 2014 lalu. Kemudian pada 2017, ada 10 kepala daerah yang ditangkap. Jumlah penangkapan tertinggi pada 2018, yakni 29 kepala daerah.
“Kalau kita lihat 2014-2018 itu adalah tahun politik. Karena ada pilkada serentak,” imbuh Firli.
Dari sejumlah kasus rasuah yang melibatkan kepala daerah, lanjut dia, menunjukkan tindak korupsi juga diikuti kepala dinas. KPK mencermati ada lima kepala dinas yang kerap terlibat korupsi. Rinciannya, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
“Lima kepala dinas ini yang selalu ikut atau terlibat kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah. Menjelang Pilkada 2020 di 270 daerah, mungkin itu masih akan terjadi,” ucapnya.
KPK pun mengingatkan calon kepala daerah petahana agar tidak memanfatakan ASN untuk kepentingan Pilkada 2020. ASN juga diminta netral selama pesta demokrasi.