Rri.co.id – Rendahnya tingkat partisipasi warga terhadap pemilihan kepala daerah (pilkada) masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok dalam menghadapi pilkada 2020.
Terlebih pilkada kali ini diselenggarakan dimasa pandemi global Covid-19.
Tingginya angka golput di dua pilkada Depok terakhir menjadi tolokukur kepedulian warga terhadap kotanya. Berdasarkan data KPU Kota Depok pada tahun 2010 angka golput sebesar 45.81 persen. Lima tahun berikutnya angka golput masih sebesar 43.88 persen.
“Pilkada memang rata-rata begitu, rendah dia tingkat partisipasi pemilihnya beda dengan pilpres, kecuali kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surbaya, Medan dan Semarang. Kalau Depok tingkat partisipasinya masih dibawah 60 persen itu biasa,” kata Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) Prof Hamdi Muluk kepada RRI, Kamis (1/10/2020).
Menurut Prof Hamdi, rendahnya tingkat partisipasi pemilih di pilkada Depok bukanlah tanggungjawab KPU Kota Depok semata. Parpol pengusung juga berpartisipasi dalam melemahkan animo masyarakat untuk memilih di pilkada melalui pasangan yang diusung.
“Apatisme masyarakat untuk terlibat di pilkada juga dipengaruhi oleh calon yang mereka (parpol) tawarkan di pilkada, ko itu itu aja. Ada ngga tokoh yang mereka usung yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Depok?. Kalau parpol ngga peka membaca situasi ini, masyarakat pun akan males ke TPS 9 Desember 2020 nanti,” katanya.
Tingkat partisipasi masyarakat bisa terdongkrak jika figur yang berlaga dalam pemilihan memiliki kemampuan dan kapabilitas yang layak dijadikan harapan. Parpol mestinya mendorong paslon yang bisa menawarkan program-program yang sesuai kebutuhan masyarakat Depok.
“Karakteristik masyarakat Depok rata-rata adalah pekerja di Jakarta, artinya Depok adalah tempat bagi mereka istirahat atau tidur. Nah, tawarkan program-program yang sesuai dengan karakteristik itu, jangan lari dari situ,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna mengatakan, pihaknya akan berupaya maksimal untuk mendongkrak tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Depok 2020. Hal ini diakui Nana merupakan tantangan tersendiri.
“Tidak ada Covid-19 saja perjuangan kami untuk naik 2 persen dari Pilkada 2010 ke Pilkada 2015 saja sudah bukan main menantangnya. Apalagi saat ini situasi kita sedang pandemi Covid-19,” ujar Nana.
Meski demikian, KPU Kota Depok telah berkomitmen untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020.
“Kami punya petugas Ad Hoc, di tiap kecamatan. Kami akan terus dorong untuk bergerak mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada Depok 9 Desember mendatang,” ujarnya.
Sebagai informasi, tingkat partisipasi pemilih pada pilkada Depok 2010 sebesar 54.19 persen. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada Depok 2015 sebesar 56.15 persen.
Mampukah KPU Kota Depok dan paslon yang berlaga mendongkrak tingkat partisipasi pemilih di pilkada Depok 2020 nanti?