Medcom.id – Kapolri Jenderal Idham Azis memerintahkan jajarannya mencegah klaster baru covid-19 (korona) selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Instruksi tersebut tertuang dalam surat telegram Nomor ST/2607/IX/OPS.2./2020 tertanggal 7 September 2020.
Surat ditandatangani Kabaharkam Komjen Agus Andrianto. Kaopspus Aman Nusa II-Pencegahan covid-19 Tahun 2020 itu menyebut dalam waktu dekat calon kepala daerah akan memulai melakukan kampanye secara tatap muka dan virtual.
Tahapan tersebut menyebabkan interaksi secara langsung antara peserta pilkada dan masyarakat pemilih. “(Tahapan ini) berpotensi menyebabkan munculnya klaster baru covid-19. Oleh karena itu, sesuai arahan pimpinan Polri, kita perkuat pencegahannya,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Rabu, 9 September 2020.
Kapolri Idaham Azis telah meminta jajaran di daerah melaksanakan langkah-langkah pencegahan penyebaran covid-19. Hal itu juga bertujuan memperkuat pemeliharaan dan ketertiban masyarakat.
Kapolda dan Kapolres diminta bersinergi dan berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemerintah Daerah, TNI, dan pihak terkait di wilayah penyelenggara pilkada. Sinergisitas penting agar pilkada berjalan aman dan damai.
Jajaran Polri juga diminta memahami Peraturan KPU (PKPU) terkait penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada 2020. Khususnya ihwal pembatasan jumlah peserta kampanye tatap muka.
PKPU mengatur rapat umum maksimal dihadiri 100 orang. Sementara itu, rapat terbatas maksimal dihadiri 50 orang, dan debat dihadiri maksimal 50 orang.
Selanjutnya, melakukan penggalangan kepada seluruh calon kepala daerah untuk mendeklarasikan komitmen mematuhi protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada Tahun 2020.
Sosialisasi masif terkait penerapan protokol kesehatan mesti melibatkan pihak-pihak yang dapat didengar oleh masyarakat. Baik itu melalui pendekatan secara formal maupun informal.
Anggota Polri juga diminta meningkatkan patroli siber dalam mencegah penyebaran informasi hoaks, kampanye hitam, dan ujaran kebencian. Pengunaan teknologi informasi sebagai media kampanye akan mengalami peningkatan di tengah pandemi covid-19 (korona).