Detik.com – Sebagai upaya menjaga ruang digital sehat dan bersih, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sepakat melakukan pengawasan konten internet pada pengawasan konten internet pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Aksi (NKA), ketiga instansi tersebut ingin internet bisa tetap sehat dan bersih. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebutkan bahwa informatika dan telekomunikasi memainkan peran yang vital dan signifikan dalam menyukseskan Pilkada 2020, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini.
Johnny menuturkan kecerdasan dan kemampuan sebagai bangsa itu menentukan kualitas demokrasi. Menurutnya, hal itu akan lebih tampak jika memanfaatkan TIK secara cerdas, termasuk aspek hilir telekomunikasi, yakni ruang digital atau konten internet.
“Kalau kita melihat urutannya maka first line of prevention atau garis pertama untuk menjaga ruang digital yang sehat dan bersih justru berada pada penyelenggara pemilu dan penegakan hukum. Kami tentu berharap kolaborasi dan kerja sama ini untuk memastikan first line of prevention atau menjaga di tingkat pertama itu harus sukses, sehingga the last line of prevention yang menjadi tugas akhir menjaga ruang digital di Kominfo menjadi lebih ringan,” ujarnya.
Menkominfo pun menganalogikan irigasi untuk menggambarkan peran berbagai pihak dalam menjaga konten internet ini agar sehat dan bersih.
“Proses pemilu dan sirkulasi demokrasi seperti sistem irigasi. First line of prevention dalam hal ini penyelenggara pemilu dan penegakan hukum adalah bendungan. Pada saat kita menjaga bendungan dengan baik, maka sawah akan teraliri dengan baik menghasilkan tumbuhan dan bisa panen dengan baik dan sukses. Namun, apabila tanggul bendungan jebol maka air bah akan mengaliri dan memporakporandakan wilayah persawahan, dan kita tentu akan mengalami kesulitan yang berujung pada kegagalan panen,” jelasnya.
Oleh karena itu, Menkominfo berharap penyelenggara pemilu, penegakan hukum dan partisipan utama dari Pilkada dapat menjaga agar ‘bendungan’ tersebut tidak jebol. Menurutnya, Kementerian Kominfo berada di ‘sawah’ agar dapat membagi air rata mengaliri pesawahan.
“Jika ruang digital diisi dengan air bah hoax, disinformasi maupun hate speech, tentu ruang digital menjadi kotor. Sebaliknya, apabila air bah bendungan atau disinformasi ini mengaliri sawah dan di sawah hanya dilengkapi dengan gayungan-gayungan saja, maka tentu sulit membersihkan sawah yang sudah diisi dengan air bah akibat jebolnya bendungan,” tegasnya.
Menteri Johnny menegaskan, lewat kerja sama antarpihak ini untuk menjaga TIK, khususnya konten internet, dengan baik akan menjadi salah satu kunci sukses penyelenggaraan Pilkada 2020.
“Saya kira analogi saya ini bisa dipahami, maksudnya sangat jelas bahwa di tingkat first line of prevention menjadi tugas kita bersama-sama untuk menjaga agar teknologi informasi dan komunikasi serta ruang digital kita digunakan dengan baik, digunakan dengan benar dan bermanfaat bagi peningkatan dan kualitas demokrasi Indonesia melalui penyelenggaraan Pilkada 2020 yang sukses seperti yang kita harapkan bersama,” ungkapnya.